Creativestation.id – Kebijakan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali menjadi sorotan publik. Program yang awalnya ditujukan sebagai solusi pembelajaran selama pandemi ini kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung karena dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan.
Nadiem Makarim membela keputusannya dengan menyebut bahwa laptop Chromebook dipilih berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan kebutuhan teknis pendidikan. “Salah satu poin penting yang terlihat ketika saya mempelajari laporannya berkaitan dengan aspek harga. Chromebook tersebut umumnya memiliki harga sekitar 10-30 persen lebih rendah dibandingkan laptop lain dengan spesifikasi serupa,” ujar Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/6/2025).
Baca juga: Hari Pendidikan Nasional 2025: Ini Doa Resmi yang Dibacakan di Seluruh Indonesia
Ia juga menjelaskan bahwa sistem operasi Chrome OS tidak memerlukan biaya lisensi tambahan, berbeda dengan sistem operasi lain yang memerlukan pengeluaran hingga jutaan rupiah. Keputusan ini, menurut Nadiem, juga dilandasi oleh tujuan untuk memberikan perangkat digital yang aman bagi siswa. “Fitur pembatasan aplikasi pada Chromebook sangat membantu mencegah akses ke konten tidak pantas maupun permainan daring yang mengganggu proses belajar,” tambahnya.
Program ini disebut menyasar sekolah-sekolah yang sudah memiliki jaringan internet, bukan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan mencakup paket lengkap termasuk modem dan proyektor.
Pengadaan Laptop Chromebook Nadiem Makarim Diwarnai Pro-Kontra
Meskipun proyek pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim diklaim sukses dalam distribusi, Kejaksaan Agung tetap melakukan penyelidikan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan adanya indikasi pemaksaan arah kajian teknis agar tetap memilih Chromebook meski uji coba sebelumnya menunjukkan hasil yang kurang optimal.
“Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada operating system Chrome,” ujar Harli, menanggapi dugaan konspirasi dalam proses penetapan spesifikasi perangkat.
Meski demikian, Nadiem menekankan bahwa program ini bukan hanya terkait pengadaan perangkat keras, tapi juga pendukung pembelajaran digital. “Pada tahun 2023, 97 persen laptop yang diberikan kepada 77 ribu sekolah telah aktif digunakan dan teregistrasi,” jelas Nadiem.
Dari evaluasi lanjutan, sekitar 82 persen sekolah mengaku menggunakan Chromebook untuk proses belajar mengajar, bukan sekadar kegiatan administrasi.
Baca juga: Wajib Tahu! Program KADA Buka Jalan Anak Muda Indonesia ke Dunia Digital Global
Pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea, menegaskan bahwa tuduhan manipulasi hasil kajian tidak berdasar. “Proyek ini didampingi oleh BPKP dan Jamdatun dari Kejaksaan. Berdasarkan audit BPKP, 90 persen laptop yang didistribusikan telah digunakan sesuai peruntukan,” katanya.
Program yang menelan anggaran hingga Rp 9,9 triliun ini melibatkan dana dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik daerah. Hingga kini, sekitar 28 saksi telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, termasuk beberapa mantan staf khusus Nadiem.
Untuk informasi dan ulasan teknologi terbaru, ikuti terus creativestation.id – sumber referensi kreatif untuk inovasi, bisnis, dan teknologi.
Leave a Comment