Creativestation.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya memberikan tanggapan atas kabar yang tengah hangat diperbincangkan publik mengenai kemungkinan pergantian pucuk pimpinan di dua direktorat jenderal penting: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Isu tersebut menyebutkan bahwa posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang saat ini dijabat oleh Askolani akan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama. Sementara itu, posisi Direktur Jenderal Pajak dikabarkan akan beralih ke Bimo Wijayanto.
Belum Ada Kepastian dari Kementerian Keuangan
Menanggapi kabar yang beredar luas tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi yang dapat disampaikan. “Kami belum bisa menanggapi hal tersebut ya,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi oleh creativestation.id, Senin (19/5/2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa wacana tersebut masih dalam tataran spekulasi dan belum dikukuhkan secara administratif.
Sikap Diam Dirjen Bea Cukai Picu Spekulasi
Sementara itu, Askolani yang hingga kini masih menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai memilih irit bicara saat dimintai konfirmasi. Ditemui oleh awak media di Kompleks Parlemen, ia hanya menjawab singkat, “Oh, enggak tahu saya,” tanpa memberikan klarifikasi lebih lanjut. Sikap tersebut memunculkan beragam tafsir, mulai dari ketidaktahuan hingga kemungkinan adanya dinamika internal yang belum bisa diungkap ke publik.
Baca Juga : Ronaldo Raja Bisnis! Kekayaannya Bikin Melongo!
Dampak Isu terhadap Dunia Usaha dan Reformasi Birokrasi
Isu perombakan pejabat tinggi ini tentu menjadi sorotan pelaku ekonomi dan kalangan bisnis. DJP dan DJBC merupakan dua institusi yang berperan krusial dalam menjaga penerimaan negara serta stabilitas fiskal. Pergantian pimpinan pada kedua lembaga ini akan membawa dampak signifikan, terutama dalam hal arah kebijakan, penegakan hukum perpajakan dan kepabeanan, serta keberlanjutan reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan.
Pengamat ekonomi menilai bahwa bila benar terjadi pergantian, maka proses transisi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kinerja lembaga. Selain itu, keterlibatan perwira tinggi militer dalam posisi sipil strategis seperti Dirjen Bea Cukai juga menimbulkan diskusi lanjutan mengenai peran TNI dalam ranah birokrasi sipil.
Baca Juga : Perempuan Hebat Indonesia yang Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Dunia
Untuk informasi dan ulasan teknologi terbaru, ikuti terus Creativestation.id – sumber referensi kreatif untuk inovasi, bisnis, dan teknologi.
Leave a Comment