Creativestation.id – Industri tembakau nasional menghadapi tantangan berat usai disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Regulasi yang bertujuan memperkuat sistem kesehatan ini justru memicu kekhawatiran luas, terutama dari sektor padat karya seperti industri tembakau dan makanan-minuman.
Aturan tersebut mencantumkan pembatasan signifikan, antara lain:
- Larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan taman bermain anak.
- Pembatasan iklan rokok di luar ruang dalam radius 500 meter dari lokasi serupa.
- Pengendalian konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL).
Kebijakan ini dianggap berpotensi mendorong gelombang PHK massal di sektor hulu-hilir industri tembakau. Mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang kecil, semuanya terdampak oleh pelarangan distribusi dan promosi yang ketat.
Baca juga: Industri Tekstil Terancam PHK Massal? Ini Biang Keroknya!
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan bahwa kebijakan lintas sektor semestinya dirancang dengan koordinasi matang antar kementerian.
“PP 28/2024 seharusnya menjadi alat untuk menyatukan, bukan memisahkan kepentingan antar sektor. Regulasi yang baik harus adil bagi pelaku industri, konsumen, dan pemerintah,” ujarnya.
Di tengah ambisi reformasi sistem kesehatan nasional, para pelaku industri mengharapkan adanya dialog terbuka dan evaluasi dampak ekonomi. Tanpa pendekatan holistik, kebijakan ini dikhawatirkan akan menghantam stabilitas ekonomi masyarakat bawah yang menggantungkan hidup pada ekosistem tembakau.
Kini, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya soal menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga menyeimbangkannya dengan keadilan ekonomi, nasib jutaan pekerja, dan kelangsungan sektor strategis nasional.
Ikuti terus perkembangan kebijakan publik, dampaknya terhadap sektor strategis, dan suara rakyat kecil hanya di Creativestation.id — Wadah Inspirasi, Inovasi, dan Ekonomi Masa Depan.
Leave a Comment