Era Melek Teknologi! Transformasi Digital Bikin Komunikasi Masyarakat Makin Terbuka

Creativestation.id – Pemerintah semakin serius menjalankan transformasi digital komunikasi publik demi mempercepat penyampaian informasi yang transparan dan membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini ditegaskan Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri, Yadi Heriyadi Hendriana, dalam pembukaan kegiatan pembinaan hukum dan komunikasi publik di Badiklat BPSDM Sulawesi Utara, pada Rabu, 11 Juni 2025.

Yadi menyebut bahwa pemanfaatan teknologi dalam komunikasi bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga menciptakan kepercayaan lewat transparansi. “Transformasi digital ini erat kaitannya dengan transparansi, dan transparansi itu otomatis akan membuka semua komunikasi keluar,” tegasnya.

Baca juga: Makin Modern, Digitalisasi Siap Permudah Pelaksanaan SPMB 2025 di Tangerang

Menurutnya, transformasi digital yang tengah dijalankan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) adalah program unggulan yang sangat penting untuk keberlanjutan berbagai program pemerintah. Keberhasilan ini tidak bisa lepas dari peran komunikasi yang benar dan efektif.

Transformasi Digital Libatkan Semua Pihak

Dalam sambutannya, Yadi menjelaskan bahwa ada empat pilar penting dalam komunikasi publik: pesan yang tepat, konten yang jelas, konteks yang sesuai, dan adanya umpan balik. Bila keempat elemen ini berjalan selaras, maka komunikasi publik bisa menjadi kekuatan utama dalam mendukung tugas dan fungsi instansi.

“Kita tidak bisa berharap masyarakat paham program pemerintah kalau pesannya saja tidak disampaikan dengan benar,” ungkapnya.

Contoh nyata pentingnya komunikasi bisa dilihat dari program Koperasi Merah Putih. Program ini dirancang untuk memudahkan akses permodalan bagi warga dan mendorong pendirian badan usaha. Namun, menurut Yadi, program tersebut tak akan efektif bila tidak disosialisasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. “Tanpa komunikasi dan sosialisasi yang baik kepada publik, segregasi tidak akan bisa diatasi,” ujarnya lagi.

Yadi juga menyinggung perlunya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual seperti merek dan paten. Ia menekankan bahwa inisiatif ini harus datang langsung dari instansi daerah seperti Kantor Wilayah Kemenkumham yang “menjemput bola” ke lapangan, bukan hanya menunggu warga datang bertanya.

Lebih jauh, Yadi mengingatkan bahwa komunikasi publik tidak boleh dilakukan asal-asalan. “Ketika komunikasi dimulai dengan kebohongan atau kesalahan, kita akan disibukkan dengan menutupi kebohongan dan kesalahan itu sendiri,” ucapnya dengan nada serius.

Menariknya, Yadi juga menegaskan bahwa tugas komunikasi publik bukan semata urusan Humas. Ia menyebut seluruh pegawai dan pihak yang terlibat dalam pemerintahan wajib ikut menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara yang baik dan akurat.

Baca juga: Teknologi AI di Dunia Pendidikan, Bantu atau Bahaya?

Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan. Ia menyebut acara pembinaan ini sangat tepat waktunya, mengingat tantangan digitalisasi dan kebutuhan komunikasi efektif semakin mendesak. “Kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan kita saat ini, di mana komunikasi yang efektif dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat serta membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

Melalui kegiatan seperti ini, pemerintah berharap seluruh jajaran bisa memperkuat peran komunikasi publik sebagai alat utama untuk menjangkau masyarakat, mempercepat transformasi digital, serta menciptakan transparansi dalam setiap lini pelayanan.