Tarif Trump ke Indonesia Bikin Geger, BRICS Kompak Bela Anggotanya

Creativestation.id – Kebijakan dagang terbaru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu polemik global. Dalam pernyataan tegas lewat media sosial pada 7 Juli 2025, Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen untuk negara-negara yang dinilai mendukung kebijakan “anti-Amerika” dari BRICS. Indonesia, sebagai anggota baru BRICS, menjadi sorotan. Tarif Trump ke Indonesia pun langsung menjadi perhatian publik dan pasar global.

Trump secara eksplisit mengumumkan bahwa tidak ada pengecualian bagi negara manapun yang ia nilai berpihak pada BRICS, organisasi ekonomi yang kini beranggotakan 11 negara, termasuk Indonesia. “Setiap negara yang memihak kebijakan Anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif TAMBAHAN 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” tulis Trump di akun Truth Social-nya.

Pernyataan ini muncul sehari setelah pertemuan puncak BRICS digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6 Juli 2025. Dalam forum tersebut, para pemimpin BRICS mengecam kebijakan tarif sepihak Trump dan menegaskan bahwa langkah tersebut bisa mengguncang stabilitas ekonomi global.

Baca Juga: Sinyal Trump Mendekati Batas Negosiasi Tarif Beberapa Negara

“Kami menyuarakan keprihatinan serius tentang munculnya tarif unilateral dan tindakan non-tarif yang mendistorsi perdagangan,” bunyi pernyataan resmi dari para pemimpin BRICS.

Trump juga mengonfirmasi bahwa ia telah menandatangani surat resmi yang akan dikirimkan ke 12 negara terkait penerapan tarif baru, yang rencananya mulai berlaku 1 Agustus 2025. Meski belum merinci negara-negara mana saja yang masuk dalam daftar tersebut, banyak pihak menduga Indonesia termasuk di dalamnya, terutama setelah bergabung secara resmi dengan BRICS awal tahun ini.

BRICS Kompak Bela Anggotanya dari Kebijakan Trump

Sebagai organisasi yang kini memayungi negara-negara berkembang seperti Indonesia, Mesir, dan Arab Saudi, BRICS menunjukkan sikap solid terhadap ancaman tarif dari AS. Para pemimpin organisasi ini tidak hanya menolak tarif baru tersebut, tetapi juga menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan luar negeri AS lainnya, termasuk serangan militer terhadap Iran.

Dalam pernyataan resmi, BRICS menyebut serangan terhadap Iran sebagai pelanggaran hukum internasional. “Kami mengecam serangan militer terhadap Republik Islam Iran sejak 13 Juni 2025,” tegas perwakilan BRICS.

Di sisi lain, Indonesia sendiri belum memberikan pernyataan resmi apakah akan merespons tarif Trump ke Indonesia dengan langkah diplomatik atau kebijakan dagang balasan. Namun, langkah awal yang dilakukan adalah mempersiapkan strategi negosiasi serta menyesuaikan kembali sumber impor, seperti alih pembelian LPG dari Timur Tengah ke AS.

“Indonesia tidak akan tinggal diam, tapi juga tidak ingin konfrontatif. Fokus kami adalah menjaga stabilitas perdagangan dan diplomasi,” ujar seorang pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan RI yang tidak ingin disebut namanya.

Akankah Tarif Trump ke Indonesia Picu Perang Dagang Baru?

Penerapan tarif sepihak ini menambah panjang daftar gesekan dagang antara AS dan berbagai negara. Trump mengakui bahwa proses negosiasi dengan sejumlah mitra dagang, termasuk Jepang dan Uni Eropa, berjalan sangat lambat. Ia bahkan menyebut surat ancaman tarif lebih efektif daripada proses perundingan panjang.

“Surat-suratnya lebih baik… jauh lebih mudah untuk mengirim surat,” ujar Trump dengan nada sinis kepada media pada Jumat malam.

Ketegangan dagang yang dipicu oleh tarif Trump ke Indonesia ini diprediksi akan berpengaruh langsung pada harga barang impor, terutama produk-produk AS yang sudah populer di pasar lokal, seperti sepatu dan perangkat elektronik. Jika tidak ada kompromi dari kedua pihak, situasi ini bisa berdampak pada inflasi dan ketahanan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Sebagai bagian dari BRICS, Indonesia kini berada di persimpangan antara komitmen terhadap kerja sama multilateral dan tantangan tekanan unilateral dari AS. Masyarakat internasional pun menanti bagaimana Indonesia akan memainkan perannya dalam dinamika global yang makin memanas ini.

“Kami akan terus memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga hubungan dagang yang sehat dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat,” ujar perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI dalam sesi tertutup di Jakarta.