Creativestation – Dalam konteks ekonomi Indonesia, skema burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Celios, lembaga riset yang fokus pada ekonomi dan kebijakan publik, telah mengeluarkan kritik terhadap kesepakatan ini, khususnya mengenai peran moneter dalam mendanai program-program Asta Cita. Artikel ini akan mengupas lebih dalam mengenai kritik tersebut serta implikasinya terhadap perekonomian nasional.
Apa Itu Burden Sharing?
Burden sharing adalah skema di mana dua atau lebih pihak berbagi beban finansial untuk mendukung suatu program atau kebijakan. Dalam konteks ini, BI berkolaborasi dengan Kemenkeu untuk menyediakan dana bagi program-program yang diusung oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mendukung berbagai inisiatif pembangunan.
Tujuan Program Asta Cita
Program Asta Cita adalah rangkaian program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya burden sharing, diharapkan program-program ini dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Namun, Celios menilai bahwa keterlibatan BI dalam pendanaan ini memiliki beberapa dampak negatif.
Kritik Celios terhadap Skema Burden Sharing
1. Ketidakpastian Kebijakan Moneter
Salah satu kritik utama yang diajukan oleh Celios adalah bahwa keterlibatan BI dalam pendanaan program fiskal dapat menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan moneter. BI seharusnya fokus pada stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Namun, dengan terlibat dalam pembiayaan program pemerintah, fokus tersebut bisa terganggu. Hal ini berpotensi memicu inflasi yang lebih tinggi jika tidak dikelola dengan baik.
2. Risiko Pembiayaan Jangka Panjang
Celios juga menyoroti risiko yang muncul dari pembiayaan jangka panjang yang tidak dibarengi dengan perencanaan matang. Jika program-program yang didanai tidak menghasilkan dampak positif yang signifikan, maka akan ada risiko besar bagi perekonomian. Penyelesaian dari utang yang dihasilkan dari skema ini dapat membebani generasi mendatang.
Baca Juga:Kemenkeu Menargetkan Rp 27 Triliun dalam Lelang SUN 9 September
3. Potensi Ketergantungan
Kritik lainnya adalah potensi ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan BI. Jika pemerintah terbiasa bergantung pada dukungan moneter untuk program-programnya, maka hal ini bisa mengurangi insentif untuk mencari sumber pendanaan alternatif atau meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Implikasi Terhadap Perekonomian
Skema burden sharing ini memiliki implikasi luas bagi perekonomian Indonesia. Salah satu implikasi paling signifikan adalah bagaimana hal ini memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Jika masyarakat merasa bahwa BI tidak independen dalam mengambil keputusan, maka kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi bisa terganggu.
Contoh Kasus
Pengalaman negara lain yang pernah menerapkan skema serupa dapat menjadi pelajaran. Misalnya, beberapa negara di Eropa yang menghadapi masalah inflasi tinggi setelah terlibat dalam pembiayaan program-program pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter.
Kritik yang diajukan oleh Celios terhadap skema burden sharing antara BI dan Kemenkeu perlu dipertimbangkan dengan serius. Dalam suatu perekonomian yang kompleks, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal agar tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar di masa depan. Keterlibatan BI dalam pendanaan program-program pemerintah harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan pertimbangan yang matang.
Dampak dari skema ini dapat mencakup ketidakpastian inflasi, pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi, dan risiko pembiayaan jangka panjang yang tidak berkelanjutan.
Baca Juga:Utang Pinjol Masyarakat Terus Naik, Juli 2025 Mencapai Rp 84,6 Triliun
Leave a Comment