creativestation – Pendekatan baru kembali digagas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Malang. Kali ini, pelatihan mitigasi bencana tidak lagi digelar secara formal di aula atau ruangan tertutup. Sebaliknya, kegiatan tersebut akan langsung dilaksanakan di titik-titik rawan bencana yang pernah terdampak sebelumnya.
Langkah ini dinilai lebih efektif karena masyarakat bisa berlatih menghadapi situasi nyata. Sekitar 1.800 warga akan dilibatkan dalam program tersebut dengan tujuan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang.
Latihan Langsung di Lokasi Terdampak
Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno, menjelaskan bahwa pola lama dianggap kurang menyentuh realita. Latihan yang biasanya berlangsung di alun-alun atau ruang publik cenderung bersifat seremonial dan kurang memberi gambaran nyata.
“Warga akan dilatih langsung di lokasi yang pernah terdampak banjir atau memiliki potensi bencana. Dengan begitu, mereka lebih paham jalur evakuasi dan titik pengungsian yang sesungguhnya,” jelasnya.
Salah satu contoh lokasi yang dipilih adalah Kelurahan Lesanpuro. Daerah ini sempat terdampak banjir akibat luapan Sungai Amprong pada tahun 2024 lalu. Menurutnya, warga di kawasan tersebut perlu memahami langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak lagi menimbulkan kepanikan.
Baca Juga:Bank Mandiri Raih Penghargaan Internasional Berkat Teknologi AI
Skala Perbandingan Nyata
Dengan pola baru, peserta pelatihan akan mendapatkan gambaran lebih konkret. Skema jalur evakuasi, lokasi pengumpulan warga, hingga titik pengungsian ditunjukkan secara nyata.
“Kalau selama ini masyarakat hanya membayangkan, sekarang mereka bisa menyaksikan langsung dengan skala satu banding satu. Mulai dari evakuasi warga hingga cara menangani situasi darurat,” tambah Prayitno.
Pendekatan ini diharapkan memberi pengalaman langsung agar warga tidak hanya memahami teori. Ketika bencana datang, kecepatan reaksi dan arah evakuasi akan sangat menentukan keselamatan banyak orang.
Melibatkan Partisipasi Warga
Pelatihan dari BPBD Kota Malang ini tidak hanya bersifat satu arah. Masyarakat juga diajak memberi masukan terkait kondisi lingkungannya. Menurut BPBD Kota Malang, informasi dari warga bisa menjadi tambahan penting untuk memperbarui data rawan bencana di Kota Malang.
“Dari kegiatan ini kami bisa menemukan wilayah baru yang ternyata juga rawan bencana. Informasi dari masyarakat akan kami catat untuk memperkaya database daerah rawan,” ungkapnya.
Partisipasi aktif warga menjadi modal penting dalam membangun budaya sadar bencana. Tanpa keterlibatan mereka, mitigasi hanya akan berhenti pada level dokumen atau acara formal belaka.
Kajian Risiko Bencana Dapat Diakses Publik
Selain pelatihan lapangan, BPBD Kota Malang juga telah menyiapkan peta risiko bencana atau Kajian Risiko Bencana (KRB). Peta ini dapat diakses oleh publik sehingga setiap warga bisa mengetahui potensi ancaman di lingkungannya.
“Potensi bencana di setiap kecamatan berbeda. Dengan adanya KRB, masyarakat bisa lebih waspada dan mengambil langkah antisipasi sejak dini,” jelas Prayitno.
KRB memuat data berbagai ancaman mulai dari banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang. Data ini tidak hanya berguna bagi pemerintah, tetapi juga untuk sekolah, lembaga sosial, hingga komunitas warga agar dapat menyusun strategi evakuasi mandiri.
Fokus pada Edukasi Praktis
BPBD Kota Malang menekankan bahwa mitigasi bukan sekadar seremonial. Fokus utamanya adalah membangun kesiapan bersama agar saat bencana datang, masyarakat sudah mengerti apa yang harus dilakukan.
Dengan metode pelatihan langsung di lokasi terdampak, warga diharapkan lebih cepat tanggap. Simulasi evakuasi, penggunaan jalur alternatif, serta pengenalan titik kumpul akan dipraktikkan secara nyata.
Langkah ini dianggap lebih relevan dengan kebutuhan Kota Malang yang dalam beberapa tahun terakhir kerap dilanda bencana. Mulai dari banjir bandang, pergeseran tanah, hingga pohon tumbang saat musim hujan.
Harapan Meminimalkan Dampak
Menurut BPBD Kota Malang, tujuan akhir dari semua program ini adalah meminimalkan risiko dan dampak bencana. Kesiapan masyarakat menjadi faktor penentu, sebab pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan warga.
“Intinya, mitigasi itu bukan acara formalitas. Yang penting adalah kesiapan bersama. Kalau semua tahu perannya, maka dampak bencana bisa ditekan seminimal mungkin,” tutup Prayitno. Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat akan mempercepat proses evakuasi, memperkuat koordinasi antarwarga, dan membangun solidaritas yang menjadi kunci utama dalam menghadapi setiap ancaman bencana.
Leave a Comment