MALANG – Gelombang aksi massa demonstrasi yang meluas sejak 25 Agustus 2025 bukan hanya dipicu oleh kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Aksi ini merupakan akumulasi kemarahan rakyat terhadap serangkaian kebijakan pemerintah serta sikap elite politik yang dinilai abai pada aspirasi publik.
Berbagai kebijakan kontroversial telah berlangsung lebih dari setahun terakhir. Kritik rakyat berulang kali diacuhkan, bahkan dibalas sindiran maupun makian oleh pejabat. Berikut catatan perjalanan yang menyulut amarah masyarakat:
20 Oktober 2024 – Kabinet Gemuk
Awal pemerintahan Prabowo diwarnai pembentukan kabinet dengan 100 orang menteri. Publik menilai hal ini sekadar bagi-bagi kekuasaan untuk menampung koalisi besar. Anggaran negara membengkak, sementara pendidikan justru mengalami pemangkasan.
31 Desember 2024 – PPN Naik
Pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen. Meski akhirnya hanya diberlakukan untuk barang mewah, kebijakan ini memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah kurang peka pada kondisi ekonomi rakyat.
Januari 2025 – Kasus Gamma dan Tagar #KaburAja
Publik diguncang kasus rekayasa kematian Gamma, pelajar SMA di Semarang yang ditembak polisi. Pada saat yang sama, tagar #KaburAja Dulu viral sebagai bentuk kritik terhadap sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Respons pemerintah dianggap sinis dan tidak solutif.
Februari 2025 – Gas 3 Kg Langka
Larangan penjualan gas subsidi 3 kg melalui pengecer menyebabkan kelangkaan. Seorang ibu rumah tangga bahkan meninggal saat antre gas. Sementara itu, aksi protes ojol menuntut penghapusan potongan 20 persen dari aplikasi tak mendapat perhatian. Kritik rakyat lewat tagar #IndonesiaGelap justru diolok-olok pejabat.
Maret 2025 – Revisi UU TNI dan Teror Media
Revisi UU TNI dilakukan diam-diam di hotel mewah dengan anggaran negara. Kritik keras dari media justru dibalas teror berupa kiriman kepala babi. Pemerintah merespons enteng, semakin memicu amarah publik.
Mei 2025 – Gelombang PHK
Sebanyak 280 ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Janji 19 juta lapangan kerja dianggap sekadar ilusi. Job fair penuh pencari kerja, namun pemerintah sibuk mengklaim keberhasilan menciptakan lapangan kerja baru.
Juli 2025 – Tuduhan Demo Dibiayai Koruptor
Presiden Prabowo menyebut demonstrasi rakyat dibiayai koruptor. Pernyataan ini semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Agustus 2025 – DPR Naik Gaji
Gaji dan tunjangan DPR naik, dengan tunjangan perumahan mencapai Rp50 juta per bulan. Kritik rakyat dibalas dengan makian “goblok” dari Wakil Ketua DPR Ahmad Sahroni.
Tragedi Affan Kurniawan
Puncak kemarahan rakyat terjadi setelah Affan Kurniawan, seorang demonstran, tewas digilas kendaraan taktis polisi. Peristiwa ini menjadi pemicu ledakan aksi besar-besaran di berbagai daerah.
Penutup
Kemarahan rakyat bukan sekadar soal tunjangan DPR. Aksi ini adalah puncak gunung es dari rasa frustasi panjang atas kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, kinerja buruk pemerintah, dan sikap elite politik yang semakin menjauh dari aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Ratusan Diaspora Indonesia Long March ke KJRI New York, Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat
Leave a Comment