creativestation.id – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran pengemudi ojek online (ojol) yang akan dilakukan pada 20 Mei 2025 dengan cara mematikan aplikasi mendapat perhatian serius dari Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Aksi ini dipicu oleh keluhan potongan tarif yang dinilai semakin memberatkan para mitra pengemudi.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (19/5/2025), Menhub mengimbau agar para pengemudi ojol memilih jalur dialog langsung dengan pihak aplikator, alih-alih melakukan aksi pemadaman layanan yang berisiko mengganggu masyarakat luas.
“Kita tidak bisa melarang orang menyampaikan aspirasi. Tapi, sebagai mitra, sebaiknya aspirasi disampaikan langsung ke aplikator,” tegas Menhub Dudy.
Potensi Dampak Aksi Pemadaman Aplikasi
Rencana pemadaman massal aplikasi ojol di tanggal 20 Mei berpotensi mengganggu aktivitas harian jutaan masyarakat yang bergantung pada layanan transportasi daring.
Dari pekerja kantoran, pelajar, hingga layanan logistik dan pengiriman makanan semuanya bisa terdampak signifikan jika aksi ini benar-benar terjadi.
Pemerintah menilai bahwa aspirasi pengemudi ojol sangat valid, terutama terkait skema tarif dan potongan yang dianggap tidak berpihak kepada mitra.
Baca juga : Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo Kompak Turun? Cek!
Namun, solusi terbaik menurut Menhub adalah melalui forum dialog yang terbuka, profesional, dan adil bagi semua pihak.
Dorongan kepada Aplikator, Buka Ruang Dialog
Menhub juga secara tegas mendorong perusahaan aplikator untuk lebih terbuka terhadap masukan dari para mitra pengemudi.
Ia menekankan pentingnya menciptakan iklim komunikasi yang sehat dan saling menghargai, agar tercipta kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami sudah mendengar keluhan para pengemudi. Jika ada ketidakpuasan, duduk bersama dan berdiskusi dengan semua pihak, termasuk aplikator, adalah solusi terbaik,” ujar Menhub Dudy.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan polemik tarif, tapi juga membangun hubungan kerja yang lebih sehat antara mitra pengemudi dan aplikator.
Harapan Pemerintah, Solusi Konstruktif Tanpa Merugikan
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menegaskan posisi netral sebagai fasilitator yang mendorong penyelesaian damai dan produktif antara mitra pengemudi dan penyedia platform.
Menhub Dudy berharap agar aspirasi tetap bisa tersampaikan tanpa menimbulkan gangguan layanan kepada masyarakat luas. Dengan dialog dan komunikasi terbuka, diharapkan muncul kebijakan tarif dan kemitraan yang lebih berpihak, tidak hanya kepada aplikator sebagai perusahaan, tapi juga kepada pengemudi sebagai ujung tombak layanan.
Aksi mogok atau pemadaman aplikasi oleh mitra pengemudi ojol merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi yang mereka alami.
Namun, pemerintah mengajak semua pihak untuk menjadikan dialog sebagai jalan utama penyelesaian masalah.
Ketimbang aksi yang berpotensi merugikan publik, duduk bersama dan mencari titik temu dianggap sebagai solusi paling bijak dan berkelanjutan.
Baca juga : Bulog Borong 2,1 Juta Ton Beras! Aman Gak Ya?
Pantau terus perkembangan isu transportasi digital dan kebijakan publik hanya di creativestation.id — media kreatif dan informatif untuk Indonesia yang lebih terhubung.
Leave a Comment