MALANG – Seorang netizen ramai diperbincangkan di media sosial setelah mengunggah konten bertajuk “Unboxing APBD Kota Malang 2025”.
Unggahan tersebut dibagikan melalui akun X (Twitter) @afifamr pada Selasa (23/9/2025) dan langsung memicu diskusi publik mengenai transparansi serta prioritas anggaran daerah.
“Unboxing APBD kota Malang 2025,” tulisnya dalam unggahan yang memuat tangkapan layar sejumlah rincian anggaran.
Dalam cuitannya, ia menyoroti beberapa pos anggaran yang dianggap tidak masuk akal. Misalnya, dari Rp19,4 miliar anggaran program pemberdayaan masyarakat, Rp16,8 miliar disebut habis untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
Ia juga mempertanyakan efektivitas anggaran drainase yang mencapai Rp48 miliar dan peningkatan sistem Rp24 miliar, mengingat di lapangan Kota Malang masih sering dilanda banjir.
Tak berhenti di situ, netizen tersebut menyinggung dana APBD untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp12 miliar dan pembangunan jalan Rp9 miliar.
“Di lapangan harus nunggu korban dulu baru dibenerin, itupun seadanya,” tulisnya.
Sorotan juga tertuju pada Dinas Perhubungan (Dishub) dengan anggaran Rp68,5 miliar, di mana Rp49 miliar di antaranya disebut untuk penerbitan izin dan pembangunan tempat parkir.
Ia membandingkan hal ini dengan Transport for Malang (Transum) yang justru nihil anggaran alias Rp0.
Hal lain yang juga mengundang reaksi ialah anggaran untuk “perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja migran Indonesia, dan peningkatannya” yang hanya dipatok Rp20.000.
Baca Juga: Wakil Bupati Bojonegoro Gratiskan Parkir Bagi Semua Kendaraan Plat S
Jumlah yang sama juga tercatat pada pos pengembangan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
“Are u joking me?” tulisnya heran.
Ia juga menyoroti anggaran protokoler dan bagian umum, mulai dari fasilitas komunikasi pimpinan sebesar Rp7,1 miliar hingga kebutuhan rumah tangga wali kota dan wakil wali kota Rp3,3 miliar.
Selain itu, terdapat pula alokasi untuk berbagai pos lain seperti medical check up, mobil dinas, layanan keuangan, dan kesejahteraan.
Menurutnya, yang lebih memprihatinkan adalah minimnya dana penelitian dan analisis data.
“Tandanya bener-bener kota ini nggak memprioritaskan buat maju, cuma buat kenyang sendiri,” tambahnya.
Sebagai pembanding, ia membagikan tautan file utuh APBD Kota Malang 2025 yang tersedia di laman PPID Kota Malang: ppid.malangkota.go.id.
Unggahan ini pun menuai banyak respons dari netizen lainnya. Banyak yang mendukung aksi tersebut dan berharap suara kritis warganet bisa sampai ke ranah offline.
“Up-en terus, Sam. Kalau bisa sampai ramai ke dunia offline. Perlu digebrak emang orang-orang itu. Puluhan tahun santai enak ngopi rokokan gak mbut buat mwnghabiskan anggaran aja tidak memikirkan masyarakatnya,” ujar akun @advis***.
Tak sedikit pula yang meminta dibuatkan versi serupa untuk Kabupaten Malang. Namun, pemilik akun menegaskan bahwa dirinya adalah warga Kota Malang, sehingga ia mempersilakan warga Kabupaten untuk bersuara sendiri.
“Versi kabupaten sam,” ujar akun asf***.
Baca Juga: Koalisi Pejalan Kaki dan Pesepeda Bersih-Bersih Sudirman-Thamrin Usai Demo, Tutup Coretan Vandalisme
Leave a Comment