MALANG – Gelombang protes besar-besaran yang dipimpin generasi muda mengguncang Nepal dalam beberapa pekan terakhir. Aksi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir media sosial dengan alasan administrasi, namun dianggap publik sebagai upaya membungkam kritik.
Ribuan warga, mayoritas berasal dari kalangan Gen Z, turun ke jalan dengan tuntutan yang jelas: cabut larangan media sosial, bubarkan praktik nepotisme, usut elite yang terlibat korupsi, dan turunkan pejabat yang dinilai menyalahgunakan kekuasaan.
Tekanan publik yang terus membesar akhirnya berujung pada mundurnya Perdana Menteri K. P. Sharma Oli serta Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana suara rakyat, khususnya anak muda, mampu menjungkirbalikkan kekuasaan di negeri kecil di kaki Himalaya itu.
Nepal Memulai dari Satu Hal: Sensor
Awalnya, gejolak politik di Nepal terlihat sederhana. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk memblokir sejumlah platform media sosial dengan alasan belum memenuhi syarat pendaftaran. Namun publik menilai keputusan itu hanyalah kedok untuk meredam suara kritis.
Kebijakan tersebut justru menjadi titik balik. Anak muda, terutama generasi Z, menolak pembatasan kebebasan berekspresi. Mereka menilai pemimpin negeri hanya ingin menjaga citra sekaligus menutupi borok kekuasaan.
Kemarahan pun memuncak, diperkuat oleh kekecewaan atas kesenjangan sosial, praktik nepotisme, hingga elite yang terus memamerkan gaya hidup mewah. Gelombang protes besar akhirnya tak terhindarkan.
Protes yang Bukan Sekadar Aksi
Demonstrasi di Nepal berbeda dari aksi jalanan biasa. Bukan hanya sekadar orasi atau simbol perlawanan, melainkan gerakan yang terorganisir dengan tuntutan konkret. Para demonstran sadar bahwa diam berarti menyerahkan nasib pada sistem yang semakin membusuk.
Mereka menyerukan pencabutan larangan media sosial, penghapusan nepotisme, hingga pengusutan kasus korupsi pejabat. Tekanan publik berlangsung masif, dari jalanan hingga media alternatif yang masih bisa diakses.
Hasilnya pun nyata. Perdana Menteri Oli dan Menteri Dalam Negeri Lekhak akhirnya mengundurkan diri di bawah tekanan rakyat. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa perlawanan anak muda bisa mengubah arah politik nasional.
Penyakit Nepotisme: Sama Parahnya di Sini
Nepal memperlihatkan bagaimana masyarakat menolak praktik nepotisme yang mengakar. Istilah “nepo kids”, anak pejabat yang mendapat jabatan bukan karena kompetensi, melainkan warisan kekuasaan menjadi simbol perlawanan.
Di Indonesia, fenomena serupa justru kerap dinormalisasi. Anak pejabat yang menduduki posisi strategis dianggap hal lumrah, bahkan kerap dipuja publik. Fenomena ini berpotensi melanggengkan sistem yang merugikan rakyat banyak.
Nepotisme menciptakan ketimpangan. Mereka yang bekerja keras jarang mendapat ruang, sementara yang lahir dari keluarga elite menikmati privillage, bahkan kerap memamerkannya di ruang publik.
Baca Juga: Ribut Pink Hijau dan Merah Putih Tidak Akan Mengubah Nasib Bangsa Tanpa Aksi Nyata
Belajar dari Nepal: Kemarahan yang Terorganisir
Keberhasilan protes di Nepal menunjukkan pentingnya kemarahan yang terarah dan terorganisir. Bukan sekadar emosi, melainkan marah yang dikemas dalam narasi kuat dan strategi komunikasi yang menyentuh hati rakyat.
Para demonstran memanfaatkan kalimat-kalimat tajam sebagai senjata. Kritik mereka menyoroti ironi pejabat yang melarang media sosial, namun tetap menggunakannya untuk pencitraan, serta pamer kekayaan di tengah kesulitan rakyat.
Narasi inilah yang membuat elite terguncang. Aksi jalanan menjadi viral, bukan hanya di dunia maya, tetapi juga di ruang politik, hingga akhirnya memaksa pemerintah tunduk.
Kapan Netizen Indonesia Meledak?
Nepal kini menjadi contoh bahwa perubahan bisa dimulai dari kekuatan masyarakat sipil, terutama generasi muda. Indonesia pernah memiliki sejarah serupa saat Reformasi 1998, meski kala itu media sosial belum ada.
Namun kini, dengan jumlah Gen Z mencapai lebih dari 65 juta jiwa, potensi perlawanan digital dan aksi massa jauh lebih besar. Sayangnya, energi itu kerap terpecah oleh isu-isu dangkal atau perdebatan politik identitas.
Pertanyaan yang tersisa adalah: apakah netizen Indonesia bisa bersatu menyuarakan kepentingan rakyat, atau justru terus disibukkan oleh drama, konten hiburan, dan pencitraan elite?
Flexing Pejabat, Alarm Bahaya
Fenomena pejabat pamer kekayaan di tengah kesulitan ekonomi rakyat bukan hanya soal gaya hidup, melainkan alarm bahaya bagi demokrasi. Setiap kali pejabat memamerkan harta mewah, publik seharusnya sadar ada kebocoran sistem yang sedang terjadi.
Ketika subsidi tidak tepat sasaran, korupsi merajalela, dan kemewahan pejabat dipertontonkan, artinya ada yang salah dalam pengelolaan negara. Alih-alih dikagumi, perilaku ini mestinya dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyat.
Nepal menunjukkan bagaimana ketidakpuasan terhadap elite yang berlebihan dapat memicu ledakan sosial. Situasi serupa bisa terjadi di negara lain jika ketidakadilan terus dibiarkan.
Nepal Bisa, Kenapa Kita Tidak?
Protes Nepal membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari negara kecil. Bukan karena mereka punya sumber daya melimpah, melainkan karena rakyatnya bersatu melawan sistem yang dianggap tidak adil.
Di Indonesia, tantangan serupa sebenarnya ada: nepotisme, ketimpangan ekonomi, hingga pejabat yang gemar memamerkan kekuasaan. Namun energi perlawanan publik masih terpecah.
Nepal memberikan pelajaran penting bahwa suara rakyat, khususnya anak muda, mampu menjatuhkan kekuasaan yang pongah. Lalu pertanyaannya sekarang, kapan netizen Indonesia akan bersatu mengubah narasi menjadi aksi nyata?
Baca Juga: Militer Kok Ikut Urusan Sipil? Kasus Ferry Irwandi Jadi Alarm Serius
Leave a Comment