MALANG – Aktivis kemanusiaan, Ibu Sumarsih, sosok yang dikenal karena perjuangannya dalam mengungkap pelanggaran HAM sejak Tragedi Semanggi 1998,, angkat bicara mengenai kasus yang menimpa Ferry Irwandi. Ia menilai adanya gejala kembalinya intervensi militer dalam kehidupan sipil, terutama terhadap kebebasan berpendapat.
Menurut Sumarsih, sikap kritis Ferry Irwandi dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan permasalahan sosial politik tidak seharusnya dibungkam. Justru, ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ferry dapat dijadikan bahan introspeksi bagi para pemegang kekuasaan jika benar-benar serius ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Sikap dan tindakan Ferry Irwandi layak dijadikan bahan introspeksi bagi para pemegang kekuasaan bila memang benar menghendaki terwujudnya Indonesia Emas,” ujarnya.
“TNI juga hendaknya introspeksi diri bahwa tugasnya adalah menghadapi masalah pertahanan dari luar negeri, bukan ancaman keamanan dalam negeri apalagi ikut campur dalam urusan kebebasan berpendapat,” tegasnya.
Ingatkan Bahaya Dwifungsi ABRI
Lebih lanjut, Sumarsih mengingatkan kembali bahaya munculnya doktrin Dwifungsi ABRI yang pernah menjadi legitimasi intervensi militer dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penegakan hukum. Ia menyebut segala bentuk pemicu kembalinya doktrin tersebut harus ditolak.
Ia juga menyinggung soal ancaman siber yang dialami Ferry Irwandi. Menurutnya, militer semestinya fokus pada pertahanan siber dari luar negeri, bukan malah mengawasi warga sipil di dalam negeri.
Baca Juga: Militer Kok Ikut Urusan Sipil? Kasus Ferry Irwandi Jadi Alarm Serius
“Soal ancaman siber terhadap Ferry Irwandi, saya bersama dengan Amnesty pernah menyampaikan hal ini kepada pemerintah,” lanjutnya.
“Militer seharusnya fokus pada ancaman pertahanan siber dari luar negeri, bukan ancaman keamanan dalam negeri. Apalagi jika ikut campur dalam urusan kebebasan berpendapat, itu sangat berbahaya.” imbuhnya.
Kenangan Pahit 1998
Di akhir pernyataannya, Sumarsih kembali menyinggung pengalaman pribadi yang menjadi alasan kuat dirinya menolak intervensi militer dalam kehidupan sipil.
Ia menyebut anaknya, Wawan, menjadi korban dalam Tragedi Semanggi 1998 ketika mahasiswa berjuang mencabut Dwifungsi ABRI.
“Cukup sudah anak saya, Wawan, menjadi korban intervensi militer dalam kehidupan sosial politik pada tahun 1998. Saat itu ia ikut serta dalam perjuangan mencabut Dwifungsi ABRI-TNI dan Polri. Saya tidak ingin tragedi itu terulang lagi,” pungkasnya.
Baginya, pengalaman pahit tersebut menjadi peringatan bahwa campur tangan militer dalam urusan sipil hanya akan melahirkan kembali luka lama bangsa. Ia berharap kasus Ferry Irwandi bisa menjadi refleksi bersama agar Indonesia tetap berada di jalur demokrasi.
Leave a Comment