MALANG – Dalam sepanjang sejarah, ada banyak negara yang pernah memilih jalan darurat militer sebagai langkah terakhir ketika situasi politik, keamanan, dan ekonomi tak lagi terkendali.
Alasan yang melatarbelakanginya sangat bermacam-macam, seperti ancaman kudeta, gelombang demonstrasi besar-besaran, konflik bersenjata, hingga kondisi negara yang dianggap lumpuh di bawah kepemimpinan sipil, dll.
Meski dimaksudkan untuk memulihkan stabilitas, penerapan darurat militer kerap meninggalkan jejak panjang berupa pelanggaran HAM. Lantas bagaimana nasib negara-negara ini?
Myanmar (2021)
Militer menolak hasil pemilu 2020 yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan menuntut pemilu ulang. Karena tuntutannya tidak digubris sama sekali, akhirnya pada 1 Februari 2021 militer melakukan kudeta dan menangkap para pemimpin sipil. Militer menuduh adanya “intervensi asing” yang berusaha bikin Myanmar porak poranda.
Menanggapi hal tersebut, ribuan warga lalu turun ke jalan membentuk demonstrasi damai terbesar dalam sejarah Myanmar. Namun, banyak dari mereka yang ditangkap dan dihilangkan. Militer juga mematikan Internet dan memblokir media independen.
Keberhasilan militer merebut kekuasaan membuat Aung San Suu Kyi dijatuhi hukuman 27 tahun penjara atas berbagai tuduhan pelanggaran. Selain itu, ekonomi Myanmar juga lumpuh akibat sanksi internasional, macetnya perbankan, dan investor yang hengkang.
Thailand (2014)
Demonstrasi massa ratusan ribu orang menentang Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang dituduh korupsi memicu intervensi militer. Meskipun banyak yang menganggap hal tersebut merupakan sebuah kudeta, Militer Thailand menegaskan bahwa itu adalah darurat militer.
Kelompok pro-militer diduga ikut memprovokasi situasi agar kekacauan semakin meluas. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan Jenderal Prayuth Chan-ocha untuk mengambil alih kekuasaan.
Setelahnya, parlemen dibubarkan, media mendapat pembatasan ketat, dan aksi demonstrasi dilarang. Meski begitu, sebagian kelompok pro-demokrasi tetap berusaha turun ke jalan, namun aksi mereka kerap dibubarkan secara paksa.
Banyak aktivis akhirnya ditahan atau terpaksa hidup di pengasingan. Kebebasan sipil pun hilang, demokrasi mengalami kemunduran, dan perekonomian melemah akibat arus modal asing yang ditarik keluar negeri.
Mesir (2013)
Demonstrasi anti-pemerintah yang diikuti jutaan orang memadati Tahrir Square menekan Presiden Mohamed Morsi untuk mundur. Dengan dalih menyelamatkan negara dari krisis, militer memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kudeta.
Tak lama setelahnya, terjadi pembantaian brutal di Rabaa al-Adawiya. Human Rights Watch (HRW) memperkirakan antara 817 hingga lebih dari 1.000 orang tewas hanya dalam satu hari. Ribuan pendukung Morsi ditangkap, dibunuh, sementara media dibungkam dan oposisi diberangus.
Ketidakstabilan politik tersebut berdampak luas pada perekonomian. Sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang utama Mesir anjlok drastis, diperparah dengan korupsi serta tekanan sosial yang terus berisiko meledak ke permukaan.
Baca Juga: DPR RI Beri Jawaban 17+8 Tuntutan Rakyat dalam Konferensi Pers Terkini, Umumkan 6 Poin Keputusan
Pakistan (2007)
Ribuan orang turun ke jalan untuk mendukung Mahkamah Agung yang berselisih dengan Presiden Pervez Musharraf. Untuk mengendalikan situasi, Musharraf memberlakukan darurat militer. Namun, banyak pengamat menilai ia melebih-lebihkan ancaman demonstrasi demi menciptakan kondisi darurat.
Dampaknya, konstitusi ditangguhkan, sejumlah hakim dipecat, media dibatasi, dan para aktivis ditangkap. Gelombang protes pun terus berlanjut, dipimpin oleh pengacara, jurnalis, dan aktivis. Aksi ini berkembang menjadi “Lawyers’ Movement” yang memperkuat barisan oposisi.
Alih-alih menstabilkan keadaan, darurat militer justru memperparah instabilitas. Perekonomian Pakistan terpuruk akibat hilangnya kepercayaan pasar.
Filipina (1972-1981)
Ferdinand Marcos mendeklarasikan darurat militer dengan dalih ancaman komunis. Demonstrasi mahasiswa dan oposisi sipil kian marak di Manila, namun banyak laporan menyebut pemerintah sebenarnya membesar-besarkan ancaman tersebut untuk melegitimasi represi.
Akibatnya, ribuan tokoh oposisi ditahan, pers dibungkam, dan korupsi merajalela. Selama masa darurat militer, kekuasaan Marcos menjadi absolut.
Di bawah rezimnya, perekonomian Filipina merosot tajam akibat utang luar negeri yang menumpuk serta arus modal asing yang ditarik keluar negeri.
Polanya Serupa
Dari kasus-kasus yang terjadi pada beberapa negara tersebut, terlihat pola yang serupa:
- Krisis politik atau kerusuhan besar lebih dulu terjadi.
- Pemerintah sipil dianggap gagal mengendalikan keadaan.
- Militer kemudian masuk dengan dalih menjaga stabilitas nasional, bahkan terkadang menciptakan kondisi sendiri untuk membenarkan intervensi.
- Perlawanan sipil tetap muncul, namun sering dibalas dengan represi brutal oleh aparat.
- Masyarakat sipil lebih banyak mendapatkan dampak negatifnya.
Nasib negara-negara yang terjebak dalam darurat militer umumnya tidak jauh berbeda: kebebasan sipil dibatasi, oposisi ditindas, media disensor, dan perekonomian melemah.
Jika Indonesia Darurat Militer
Oleh karena itu, jika Indonesia menerapkan darurat militer, maka akan berpotensi menimbulkan sejumlah konsekuensi serius, antara lain:
- Siapa pun bisa ditangkap tanpa proses hukum.
- Kebebasan berpendapat, pers, dan berkumpul dibatasi bahkan dihapus, dengan seluruh media dikontrol negara.
- Negara berisiko tidak kembali menjadi demokrasi dan berubah menjadi rezim militer seperti Myanmar.
- Kekerasan aparat dilegalkan atas nama ketertiban.
- Aktivitas ekonomi lumpuh akibat ketidakpastian.
- Harta benda masyarakat bisa disita dengan dalih keamanan negara.
Baca Juga: Aliansi BEM Seluruh Indonesia Gelar Aksi Damai #SelamatkanIndonesia di DPR RI Hari Ini
Leave a Comment